14 Butir Sikap Politik PKS di Munas I

PKS Online: PKS mengeluarkan 14 butir sikap politik
dalam Munas I PKS, 23 – 31 Juli 2005. Sikap itu
dibacakan oleh Tifatul Sembiring, Presiden PKS, dalam
acara penutupan Munas I PKS yang bertempat di Hall
Basket Senayan hari Ahad, 31 Juli 2005.

Beberapa Butir Penting
Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dalam Munas I PKS, 23 – 31 Juli 2005 di Senayan
Jakarta


1. PKS dalam Musyawarah Nasional ini telah menegaskan
sikap politik partainya dalam kancah perpolitikan
Indonesia sebagaimana tercermin dalam Visi 2009 yakni
MENJADI PARTAI DAKWAH YANG KOKOH UNTUK MELAYANI DAN
MEMIMPIN BANGSA.

2. PKS menyeru kepada kader, simpatisan, konstituen
serta seluruh ummat Islam dan bangsa Indonesia untuk
berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan
keharmonisan kehidupan masyarakat.

3. PKS mendorong pengelolaan negara yang merujuk
kepada semangat ketaqwaan dan prinsip-prinsip
kesalehan moral dan oleh kerenanya menyerukan kepada
semua pihak terutama penyelenggara negara dan
pemerintahan untuk melaksanakan gaya hidup hemat
sebagai bentuk pertanggung-jawaban terhadap dana
masyarakat, serta berempati terhadap penderitaan
kondisi masyarakat yang masih menderita dampak krisis
berkepanjangan.

4. PKS mendukung kenaikan gaji untuk PNS golongan I
dan II, serta TNI dan Polri berpangkat Bintara dan
Tamtama seraya mendorong mereka untuk meningkatkan
semangat dan kinerjanya. PKS memandang kenaikan gaji
untuk para pejabat negara baik legislatif maupun
eksekutif pada saat ini bukanlah sebuah momentum yang
tepat dan dapat melukai kebanyakan hati masyarakat
yang sedang bergulat dengan krisis.

5. PKS mendukung semua upaya yang dilakuakn seluruh
elemen bangsa untuk menyelesaikan masalah Aceh secara
bermartabat, berkeadilan dan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pembicaraan
damai yang diselenggarakan di Helsinki, PKS berharap
secepatnya dapat membuahkan hasil yang positif
sebagaimana harapan masyarakat Aceh keseluruhannya.
Terkait dengan isu-isu persetujuan yang sensitif dan
menyangkut hak-hak DPR, seperti keberadaan partai
lokal, hendaknya pemerintah menempuh prosedur-prosedur
politik sebagaimana yang diatur dalam
perundang-undangan.

6. PKS berharap penyelesaian masalah Aceh dapat
terjadi secepatnya sebagai salah satu bagian
komprehensif dari penanggulangan bencana dan
pembangunan kembali Aceh setelah terjadinya gempa dan
tsunami. Kita berharap masyarakat Aceh dapat memasuki
kehidupan barunya dalam suasana yang benar-benar damai
dan sejahtera memasuki awal abad ke 21 ini.

7. PKS memandang kedudukan KPU maupun KPUD dalam
perundang-undangan yang ada sekarang, sangat potensial
untuk terjadinya penyimpangan baik dalam masalah
keuangan maupun penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh
karena itu, untuk penyehatan proses demokratisasi di
Indonesia, PKS memandang harus ada sebuah peninjauan
kritis terhadap aturan-aturan yang menyangkutKPU dan
KPUD melalui peninjauan Undang Undang dan juga
peninjauan terhadap Peraturan Pemerintah. Kasus-kasus
korupsi yang menimpa KPU dan KPUD dan juga kasus-kasus
kemarahan masyarakat akibat ketidakpuasan atas kinerja
KPUD dalam pilkada harus dicegah melalui penelaahan
kritis peratuaran perundangan.

8. PKS berharap pemberantasan korupsi, kolusi,
nepotisme, kriminalitas, perjudian, narkoba, dan
kemaksiatan lainnya yang menganggu ketentraman dan
kesejahteraan kehidupan masyarakat menjadi agenda
utama kepala daerah terpilih yang berasal dari kader
PKS. Diharapkan basis kebijakan good governance di
atas dapat menjadi upaya awal mensejahterakan rakyat
melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang
berorientasi kepada keadilan kepada seluruh lapisan
masyarakat.

9. PKS mendukung kerja keras yang dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam
usaha mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi. PKS
memandang upaya itu harus terus ditingkatkan baik
terkait dengan kualitas perkara, kecepatan penanganan
maupun jumlah kasusnya sehingga masyarakat merasa
upaya-upaya tersebut bukan hanya sekedar pemanis bibir
belaka.

10. PKS mendesak pemerintah memperhatikan tindak
lanjut secara serius kebijakan kenaikan harga BBM,
agar dapat menjadi solusi terhadap kondisi terpuruknya
ekonomi nasional. Penyaluran dana kompensasi BBM harus
bisa sampai kepada masyarakatn yang membutuhkan,
disertai dengan kontrol terhadap implementasi
penyalurannya secara ketat, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

11. Mengenai kasus penyerangan terhadap kelompok
Ahmadiyah, PKS menghimbau agar masyarakat, khususnya
kaum muslimin menyikapinya dengan lebih arif dan
ertindak anarkis. Perbedaan pemahaman sebaiknya
diselesaikan dengan penyadaran-penyadaran yang
bersifat persuasif. PKS menghimbau kapada
lembaga-lembaga Islam seperti MUI yang telah
mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah, mengikuti fatwa
tersebut dengan memberikan himbauan kepada masyarakat
luas agar tidak bertindak anarkis dan menghakimi
dengan cara-cara yang melanggar hukum dan
perundang-undangan.

12. PKS memandang pemerintah perlu mendayagunakan
secara optimal potensi tenaga kerja rakyat Indonesia
baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri.
Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang masih
merupakan daerah-daerah kosong penduduk perlu
diberdayakan dengan program penempatan tenaga kerja
permanen. Selain itu, pemerintah harus membuat
langkah-langkah sistematis untuk memperbesar jumlah
tenaga kerja ke luar negeri dengan diikuti perkuatan
keterampilan (skill labour) dan advokasinya termasuk
pembuatan perjanjian bilateral antar negara terkait
dengan ketenaga-kerjaan. PKS dengan 47 perwakilannya
di luar negeri siap untuk menyukseskan program ini.

13. Secara umum PKS memandang kinerja pemerintahan
masih belum terlalu memuaskan. Namun demikian
kebijakan-kebijakan yang diambil masih dalam
batas-batas toleransi, mengingat kondisi ekonomi
bangsa belum pulih seperti semula. Kami berharap
pemerintah masih punya $B!H(Bpolitical will$B!I(B
yang kuat untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya dan
memenuhi harapan masyarakat akan terjadinya perubahan
yang lebih baik. Adapun evaluasi menyeluruh terhadap
kinerja pemerintahan SBY-JK akan disampaikan pada
bulan Oktober 2005, tepat setahun terbentuknya Kabinet
Indonesia Bersatu.

14. Dalam kebijakan politik luar negeri PKS tetap
berpegang kepada politik bebas aktif yang menjunjung
tinggi hak kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Oleh
karena itu PKS mendukung seluruh perjuangan
bangsa-bangsa yang saat ini tengah berada dalam
cengkraman penjajahan, khususnya bangsa Palestina,
Iraq, Afganistan, dan lainnya.

(Novri)